nusakini.com - JAKARTA - Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Tahun Anggaran 2018, Kementerian Pertahanan melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Negara, Senin (4/6) di kantor Kemhan, Jakarta.

Penyelenggaraan Bimtek tersebut dibuka oleh Irjen Kemhan Letjen TNI Thamrin Marzuki dan diikuti kurang lebih 250 personel yang merupakan petugas Bendahara Pengeluaran, Operator SAIBA dan SIMAK BMN di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes dari ketiga Angkatan.

• Wamenhan M. Herindra Serahkan Alpalhankam kepada Panglima TNI di Monas
• Menhan Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Hadiri HUT ke-78 Bhayangkara di Lapangan Monas
• Kemhan RI Jadi Tuan Rumah “24th INDOMALPHI Joint Working Group Meeting on the Trilateral Cooperative Arrangement”
• Menhan Prabowo Temui Emir Qatar, Bahas Peningkatan Hubungan Pertahanan
• Menhan Prabowo Apresiasi Inisiatif Pembangunan Replika Kraton Majapahit di Jakarta

Bimtek dengan tema “Dengan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Negara, Kemhan dan TNI Siap Menerapkan DIPA Sebagai Pelaksana APBN Dalam Rangka Meningkatkan Sistem Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel” tersebut dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan 8 Juni 2018 dan tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2018.

Irjen Kemhan dalam sambutannya berharap kepada para peserta agar dapat mengikuti Bimtek dengan seksama dan penuh kesungguhan, sehingga hasil yang diharapkan dapat mendukung kelancaran penerapan pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai DIPA pada pelaksanaan APBN.

Lebih lanjut disampaikan Irjen Kemhan bahwa dalam rangka mencapai opini WTP dari BPK pada TA 2018, Kemhan terus berupaya secara maksimal dan melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. “Kemhan dan TNI akan terus berbenah diri dengan melaksanakan, mentaati dan mematuhi serta mempedomani aturan – aturan yang sudah ada”, tambah Irjen Kemhan.

Pada semester kedua TA 2018, Kemhan dan TNI segera melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai DIPA pada pelaksanaan APBN. “Kita tidak ingin menunda di 2019. Karena saya pesimis, kalau tidak kita laksanakan di semester kedua 2018 ini, akan terulang lagi Kemhan mendapat WDP”, tuturnya. (p/ma)